PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRI PERDESAAN (PNPM - MP)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

 

Bangga Membangun Bersama Masyarakat

 

28/08/2008 09:31:53

Home
Lokasi
Rakor Propinsi
Cerita Lapangan
Personel Propinsi
Buku Tamu
Galeri Photo kegiatan

Tanggal : 28 Agustus 2008

Anda Pengunjung ke  :

Hit Counter

Allah tidak menerima Iman seseorang tanpa Amal Perbuatan, dan Allah tidak menerima Amal Perbuatan seseorang tanpa Iman (Hadist Tirmidzi)

 

 

 

Selayang Pandang Perjalanan PPK

Di Provinsi Kalimantan Timur

 

Provinsi Kalimatan Timur terletak di Pulau Kalimantan bagian timur yang merupakan salah satu Propinsi terluas di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasilnya sebagian besar di ekspor ke luar negeri, sehingga provinsi ini merupakan propinsi penghasil devisa terbesar di Indonesia, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Provinsi ini terdiri dari 13 wilayah administrasi pemerintahan daerah yaitu 9 Kabupaten dan 4 Kota, dan terdiri dari 135 (seratus tiga puluh lima) Kecamatan, 1.410 (seribu empat ratus sepuluh enam) Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.972.911 jiwa, Mata pencaharian sebagian besar warga adalah petani, selain itu ada pula yang bekerja sebagai pekerja tambang, pedagang/wiraswasta, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan nelayan.

Di Kalimantan Timur penyebaran penduduk tidak merata dan masih adanya kesenjangan tentang kemiskinan, kemungkinan merupakan persoalan multi dimensional yang memiliki batas beragam, belum ada satu batasan tunggal dalam menjelaskan fenomena kemiskinan secara jelas. Perkembangan penduduk miskin di Kalimantan Timur berfluktuasi seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, laju inflasi dan faktor-faktor lainnya. Pada tahun 2005 melalui pendataan Sosial Ekonomi Penduduk atau Sensus Rumah Tangga Miskin tercatat sebanyak 392.000 jiwa penduduk miskin atau 13,29 % dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Bila dibanding dengan jumlah penduduk miskin tahun 2004, sebanyak 318.200 jiwa atau 11,57 % dari jumlah penduduk Kalimantan Timur, berarti terjadi peningkatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Provinsi ini mulai berpartisipasi di PPK pada tahun 2003 (PPK Fase II, Siklus-5). Pada tahun pertama PPK Fase II, jumlah yang berpartisipasi sebanyak 3 (tiga) kabupaten dan jumlah kecamatan yang berpartisipasi sebanyak 14 (empat belas) kecamatan. Pada tahun kedua, jumlahnya 15 (lima belas) kecamatan, tahun ketiga 15 (lima belas) kecamatan. Pada tahun kedua dan ketiga tersebut terdapat 3 kecamatan Matching Grant masing-masing 1 kecamatan dalam 1 kabupaten.

Pada PPK Fase III-B tahun 2006  jumlah kabupaten yang berpartisipasi 3 (tiga) kabupaten namun jumlah kecamatan yang berpatisipati tinggal 6 (enam) dan Ada satu kecamatan di kebupaten Berau melaksanakan PPK Mandiri yaitu Kecamatan Tabalar.

Pada tahun 2007 ini pelaksanaan PPK mengalami perluasan menjadi PNPM – PPK mulai dilaksanakan di 8 kabupaten dari 9 kabupaten yang ada di kalimantan Timur. 1 Kabupaten tidak berpartipsipasi karena tidak bersedia mengikuti penetapan lokasi dan alokasi Pemerintah Pusat yaitu kabupaten Malinau. 8 kabuipaten tersebut meliputi 38 kecamatan masing-masing 5 kecamatan eksisting (lokasi PPK IIIB Siklus 10); 7 kecamatan eks PPK (lokasi PNPM-PPK) dan 26 kecamatan baru (PNPM-PPK).

Pada tahun 2007 ini di kabupaten Berau juga melaksanakan PPK Mandiri yang keseluruhan pembiayaan dari APBD Kabupaten 2007 meliputi 8 kecamatan di luar 4 kecamatan yang menjadi lokasi PPK IIIB Siklus 10 dan PNPM-PPK.

 Cakupan Lokasi PPK di Provinsi Kalimatan Timur dari tahun 2003 - 2007

Tingkat

PPK Fase II

PPK Fase IIIB

PNPM –PPK

PPK Pola Mandiri

Siklus 4

Siklus 5

Siklus 6

Siklus 9

Siklus 10

Tahun

2003

2004

2005

2006

 2007

2007

2005

Kab

3

3

3

3

8

1

Kec

14

15

15

6

 5

38

8

Setiap lokasi harus melalui sejumlah tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian, sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK. Antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam PPK terbilang tinggi. Pada PPK II (3 tahun pelaksanaan) tidak kurang dari 18,369 orang di desa yang ikut berpartisipasi dan tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahap penggalian gagasan, terdiri dari 8,303 (45,2%) berasal dari kelompok perempuan, 10,546 orang (54.80%) berasal dari kelompok laki-laki  dan orang miskin 12,799 (69.68%).

Keterlibatan kaum perempuan pada PPK II rata-rata mencapai 43% dan PPK Fase IIIB siklus 9 mencapai 47%. Keterlibatan orang miskin pada PPK II rata-rata 73% dan pada PPK Fase IIIB hingga Desember 2006 untuk sementara sudah mencapai 69%.

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan PPK Fase II dari mulai siklus 4 hingga siklus 6, sebesar Rp 3,118,649,348 atau 11% dari total pembiayaan kegiatan.  Dari total 11% swadaya tersebut, dari 3 kabupaten yang ada, kabupaten Berau merupakan kabupaten yang tertinggi swadayanya selama 3 tahun pelaksanaan PPK yaitu sebesar Rp1,694,573,620 atau 7.53% dari total dana BLM Full Grant yang diterima Provinsi dan atau 22.59% dari total dana BLM yang diterima Kabupaten, disusul kemudian Kabupaten Bulungan (3.84%)/(11.52%) dan kabupaten Nunukan (2.49%)/(7.46%). Secara detail tingkat keswadayaan masyarakat di 3 kabupaten yang berpartisipasi pada pelaksanaan PPK Fase II, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

No

Kabupaten

Siklus 4

Siklus 5

Siklus 6

Jumlah

1

Berau

634,314,912

783,200,208

277,058,500

1,694,573,620

2

Bulungan

333,526,604

208,332,502

322,382,395

864,241,501

3

Nunukan

289,894,972

117,423,880

152,515,375

559,834,227

Jumlah dalam Provinsi

1,257,736,488

1,108,956,590

751,956,270

3,118,649,348

Pelaksanaan PPK Fase II secara keseluruhan dari alokasi dana BLM yang sudah tersalurkan telah menghasilkan  berbagai jenis kegiatan sesuai dengan prinsip PPK yang Open Menu. Jika diprosentasekan per provinsi maka selama 3 siklus, kegiatan prasarana memiliki angka yang paling tinggi yaitu 70.96%, disusul kemudian SPP (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan) 5.65%, UEP (Usaha Ekonomi Produktif) 5.40%, Pendidikan 12.37% dan Kesehatan 5.62%.

Kegiatan PPK II Siklus 4, 5 dan 6

NO

JENIS KEGIATAN

VOLUME

SATUAN/UNIT

1

Jalan

 

 

 

Jalan Sirtu

32.566

Meter

 

Jalan Tanah

1.601

Meter

 

Jalan Rabat Beton

11.319

Meter

2

Jembatan Ulin

228

Meter

3

Drainase

3.764

Meter

4

Air Bersih

 

 

 

Perpipaan

236.098

Meter

5

Irigasi

7.726

Meter

6

Pasar Desa

3

Unit

7

MCK

330

Unit

8

Kesehatan

 

 

 

Posyandu + Peralatan

54

Unit

9

Pendidikan

 

 

 

Beasiswa

2.119

Orang

 

Honor Guru

26

Orang

10

SPP

102

Kelompok

11

UEP

25

Kelompok

 Kegiatan PPK IIIB Siklus 9

NO

JENIS KEGIATAN

VOLUME

SATUAN/UNIT

 

 

 

1

Jalan

 

 

 

 

Rabat Beton

1.649

Meter

 

 

Penimbunan Jalan

1.675

Meter

 

2

Air Bersih

 

 

 

 

Sarana Air Bersih

2.518

Meter

 

 

Bak Penampungan Air Bersih

10

Unit

 

3

MCK - Jamban Keluarga

286

Unit

 

4

Irigasi/Drainase

2.800

Meter

 

5

Gedung Serba Guna/ balai pertemuan

3

Unit

 

6

Penggilingan Ubi

8

Unit

 

7

Pagar

4.985

Meter

 

8

Pos Tunggu

1

Unit

 

9

Pembuatan Badan & Siring Jalan

150

Meter

 

10

Kesehatan

 

 

 

 

Posyandu

4

Unit

 

11

Pendidikan

 

 

 

 

Honor Guru

6

Orang

 

 

Beasiswa

390

Orang

 

 

Bangun Gedung Sekolah

1

Unit

 

12

SPP

62

Kelompok

 

Sejumlah masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan di provinsi ini, adalah sebagai berikut :

1.  Penyimpangan dan penyalahgunaan dana;

    Masalah ini terjadi di Kabupaten Nunukan (3 Kasus) dan kabupaten Bulungan (1 Kasus)

2.   Masalah yang masuk katagori lain-lain ;

    Masalah ini terjadi di Kabupaten Nunukan (1 Kasus).

Selain PPK, di provinsi ini juga terdapat beberapa program lain baik yang didanai pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, antara lain : 

1.  CERD (Community Empowerment Rural Development);

2.  P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan);

3.  PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dilaksanakan oleh Pemkab   Bulungan;

4.  PPK Mandiri (Program Pengembangan Kecamatan) Mandiri dilaksanakan oleh Pemkab Berau;

5.  P2P (Perbaikan Perumahan dan Permukiman) dilaksanakan oleh Pemkab Berau;

6.  Gerbang Dayaku (Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Kutai) dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kertanegara;

7.  Gerbangagri (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis) dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Timur;

8.  Gerbang Sepadu (Gerakan Pembangunan Semesta terpadu) dilaksanakan oleh Pemkab Penajam Pasir Utara (PPU).

 

Kembali Ke halaman depan  Kembali Ke halaman Artikel

Home | Lokasi | Rakor Propinsi | Cerita Lapangan | Personel Propinsi | Buku Tamu | Galeri Photo kegiatan

KANTOR MANAJEMEN PROVINS

JL. KEANGAN I  NO 67A SAMARINDA

PHONE / FAX : 0541-7772515, e-MAIL : ppk_kaltim@yahoo.co.id

Design Website PPK Propinsi Kalimantan Timur By TrySetya.Corp
Last updated: 05/18/08.